Cara Mengurus Status Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Status Hak Milik

Cara Mengurus Status Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Status Hak Milik

  25 Jun 2019

Legalitas hak untuk kepemilikan tanah atau properti merupakan hal yang sangat penting dan membutuhkan bukti. Karena masih banyak kasus yang terjadi bahwa kepemilikan tanah ataupun properti adalah status tanah yang masih sebatas menggunakan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

HGB merupakan hak milik untuk memiliki atau mendirikan bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri. Jangka waktu yang ditetapkan maksimal 30 tahun, namun bisa diperpanjang selama 20 tahun dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, sertifikat HGB juga dapat dijadikan sebagai jaminan hutang yang dibebani hak tanggungan.

Syarat-Syarat Cara Mengurus Hak Guna Bangunan (HGB)

Anda tentu ingin memiliki status hak kepemilikan yang lebih kuat. Untuk itu Anda harus meningkatkan sertifikat ini menjadi sertifikat Hak Milik. Anda akan merasa lega jika hak kepemilikan properti yang awalnya hanya status sertifikat HGB dan dapat Anda tingkatkan menjadi sertifikat Hak milik. Karena Anda akan lebih leluasa dan tidak perlu khawatir untuk nasib kedepannya.

Perubahan status tersebut bertujuan untuk memperjelas dalam status hukum atas hak kepemilikan suatu properti. Hal itu sangat bermanfaat bagi pemilik tanah, jika di kemudian hari terjadi sengketa ataupun pindah tangan kepemilikan. Cara mengubah status HGB menjadi SHM sebenarnya tidak terlalu sulit dan dapat dilakukan sendiri.

Dalam kasus ini berbeda dengan status girik yang cara permohonannya bersifat konversi hak untuk pertama kali diberikan SHM. Tanah-tanah yang belum bersertifikat dengan status girik maka akan diberikan status HGB. Hal itu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam UU. No. 5 pada tahun 1960.

Tanah-tanah yang memiliki status tersebut dapat berupa tanah Eigendom, tegalan, Verponding, pekarangan, tanah kavling milik instansi yang dipergunakan untuk karyawan dan tanah sewa kotapraja.

Sebagai contoh, di DKI Jakarta tepatnya di daerah Bintaro dan Tebet terdapat tanah yang sudah di kavling oleh negara yang digunakan sebagai tempat penampungan masyarakat yang terkena gusur ketika adanya pembangunan komplek olahraga Senayan untuk Asian Games pada tahun 1962.

Tanah-tanah seperti status di atas, maka permohonan hak untuk pertama kali yaitu dilakukan di Kantor Pertanahan dan akan diberikan sertifikat HGB. Sertifikat tersebut tentunya dapat diajukan peningkatan haknya menjadi setifikat Hak Milik dengan beberapa persyaratan tertentu.

Sertifikat Hak Guna Bangun dapat Diperoleh dari Developer

Tanah dengan status sertifikat HGB dapat diperoleh ketika Anda melakukan pembelian rumah baru melalui developer. Karena developer merupakan salah satu badan hukum yang tidak diperbolehkan untuk memiliki properti dengan status Hak Milik.

Meskipun pada awalnya developer membeli tanah dengan status Hak Milik dari masyarakat. Namun, dalam prosesnya status sertifikat Hak Milik tersebut harus diturunkan terlebih dahulu statusnya menjadi Hak Guna Bangunan. Setelah itu, maka baru dilakukan jual beli dan di proses balik nama ke atas nama developer.

Selanjunya, pihak developer baru bisa menjual rumah tersebut dengan status HGB kepada konsumen. Sebagian besar developer akan langsung mengurus peningkatan status HGB menjadi sertifikat Hak Milik.

Namun tak jarang dari developer yang mempersilahkan kepada konsumen untuk mengurus peningkatan hak tersebut sendiri. Statu kepemilikan sertifikat Hak Milik merupakan status hak kepemilikan yang paling kuat dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain.

Untuk mengubah status HGB menjadi status Hak Milik dapat dilakukan di Kantor Pertanahan dengan beberapa syarat tertentu.

Beberapa Syarat dan Dokumen yang Harus Dipersiapkan

Ada beberapa syarat dan dokumen penting yang harus dipersiapkan ketika Anda akan mengubah status HGB menjadi status SHM. Berikut ini beberapa dokumen penting yang harus Anda persiapkan.

  • Sertifikat Asli HGB
  • Foto kopi surat Izin Mendirikan Bangunan atau Rumah Tinggal
  • Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)
  • Foto kopi identitas permohonan yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
  • PMI1 (Surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa rumah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal)
  • Surat pernyataan (fomulir surat pernyataan ini sudah disediakan oleh pihak BPN dan dapat diambil di Kantor Pertanahan setempat)
  • Surat kuasa, Surat kuasa tersebut diperlukan jika dalam pengurusan dikuasakan pada pihak tertentu. Karena kebanyakan masyarakat untuk mengurus masalah ini lebih mempercayakan kepada Kantor Notaris. Sehingga mereka tidak perlu repot-repot untuk pergi ke BPN. Dengan menyerahkan ke kepengurusan ke Kantor Notaris, maka sudah pasti terjamin keamanannya. Anda juga tidak perlu repot, karena semua akan ditangani dari pihak tersebut.

Setelah Anda mengetahui bagaimana cara mengubah Hak Guna Bangunan menjadi Sertifikat Hak Milik, maka Anda dapat mengurusnya sendiri dengan terlebih dahulu mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Pastikan dokumen tersebut sudah lengkap, sehingga Anda tidak perlu bolak balik ke Kantor Pertanahan.

shares