Program Sertifikat Tanah Gratis Jokowi dan Sejauh Mana Kesuksesannya

Program Sertifikat Tanah Gratis Jokowi dan Sejauh Mana Kesuksesannya

  29 Apr 2019

Salah satu program pemerintahan Jokowi yang menarik perhatian banyak orang adalah program bagi-bagi sertifikat tanah gratis ala Jokowi. Program bagi-bagi sertifikat ini disebut sebagai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Program ini telah berlangsung sejak awal 2018 dan ditargetkan dapat rampung pada tahun 2025. PTSL diatur dalam Inpres No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Program ini dicanangkan karena di Indonesia ternyata masih banyak yang warga yang tanah-tanahnya belum tersertifikasikan atau belum memiliki surat kepemilikan yang sah. Tanah yang belum memiliki sertifikat tersebut berisiko mendapat masalah, biasanya rawan konflik terutama berkaitan dengan pengklaiman tanah oleh pihak-pihak lain karena surat yang tidak lengkap.

Menteri Agraria Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional menyebutkan bahwa pemberian sertifikat tanah gratis oleh Presiden Jokowi selalu meningkat setiap tahunnya.

Target pembagian sertifikat tanah gratis oleh Jokowi sebenarnya sudah ada sejak tahun 2017. Pada tahun itu, pemerintah mampu mengeluarkan 5,4 juta lembar sertifikat tanah. Pada tahun berikutnya, tahun 2018, angka tersebut naik besar.

Awalnya, pemerintah menargetkan akan mengeluarkan sertifikat tanah sebanyak 7 juta lembar pada tahun 2018. Ternyata angka tersebut dapat terlampaui dan pemerintah berhasil mengeluarkan sebanyak 9,4 juta lembar sertifikat tanah.

Pada tahun 2019 ini, pemerintah menargetkan mengeluarkan sebanyak 10 hingga 11 juta lembar sertifikat tanah. Dengan begitu, pada tahun 2025 target seluruh tanah akan didaftarkan dapat tercapai.

Namun, dalam setiap program pasti ada pihak-pihak yang menyalahgunakan program ini. Masih ada warga yang ditarik uang untuk mengurus sertifikat.

Contohnya pada kasus di Jakarta Selatan Oktober lalu. Dua orang yang ingin mengurus sertifikat tanah melalui program PTSL ini mengaku dimintai uang hingga Rp1,2 juta oleh petugas RW. Uang tersebut diakui untuk fotokopi, pengukuran, beli map, dan meterai.

Padahal Jokowi sudah menegaskan, bahwa program ini tidak memungut biaya sepeser pun. Badan Pertanahan Nasional tidak akan meminta uang dalam pengurusan sertifikat tanah ini.

Kalaupun harus membayar, warga paling membayar sebesar Rp150.000 oleh kelurahan untuk patok atau batas tanah. Uang sebesar itu dinilai sudah wajar dan lebih dari cukup.

Presiden Jokowi beserta BPN juga sudah menegaskan kepada setiap masyarakat yang jika menjumpai pungutan liar dalam program PTSL ini ke polisi. Pemerintah juga seharusnya bisa menindak tegas setiap oknum yang berusaha memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan pribadi.

Meski dinilai sukses dan diapresiasi positif oleh banyak orang, tak sedikit yang mengkritik program bagi sertifikat gratis ini. Salah satunya adalah kritikan dari sejumlah pengamat kebijakan di bidang agraria.

Mereka menilai bahwa sertifikasi tanah gratis bukanlah inti dari reforma agraria yang dibutuhkan oleh Indonesia. Selain sertifikasi, pemerintah seharusnya juga memperhatikan soal redistribusi lahan di Indonesia.

Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pemerintahan masa Jokowi baru berhasil meresdistribusi lahan sekitar 800.000 hektare. Jumlah tersebut bisa dikatakan sedikit, karena target hak kelola perhutanan sosial saja mencapai 12,7 juta hektare.

KPA menilai Presiden beserta Menteri Agraria Tata Ruang hanya fokus pada sertifikasi. Hal tersebut memang sudah bagus dan baik, tetapi akan lebih baik jika soal redistribusi lahan juga diperhatikan. Hal ini akan menunjukkan bahwa Kementrian ATR tidak mengawal dan mendorong terwujudnya reforma agraria.

Pemerintah harus lebih bisa membuat kebijakan yang tidak menjadi ketimpangan di beberapa hal lain. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat bisa seimbang dan mendorong terwujudnya reforma agraria dan bermanfaat bagi masyarakat banyak.

shares